Awal 2026 Polres Jember Tegaskan Komitmen Integritas dan Transparansi Pelayanan

 JEMBER – Mengawali tahun 2026 dengan langkah tegas dan penuh komitmen, Polres Jember Polda Jatim melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas bagi seluruh pegawai di lingkungan Polres Jember. 

Kegiatan tersebut digelar pada di Aula Rupatama Mapolres Jember, Rabu (7/1/2026) 

Penandatanganan Pakta Integritas dipimpin langsung oleh Kapolres Jember AKBP Bobby A. Condroputra, didampingi Wakapolres Jember Kompol Ferry Dharmawan. 

Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Polri dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

Dalam sambutannya, Kapolres Jember AKBP Bobby A. Condroputra menegaskan bahwa Pakta Integritas bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen moral yang harus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas.

“Penandatanganan Pakta Integritas ini merupakan komitmen bersama untuk bekerja secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab,"tegas AKBP Bobby.

Ia mengatakan Integritas adalah pondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Kapolres Jember juga menekankan pentingnya pelayanan kepolisian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, serta bebas dari praktik penyimpangan.

“Kami ingin seluruh personel Polres Jember memberikan pelayanan yang humanis, transparan, dan responsif. Setiap anggota harus menjadi teladan dalam ketaatan hukum dan etika,” tambahnya.

Selain penandatanganan Pakta Integritas, kegiatan ini juga dirangkai dengan sosialisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2026. 

Sosialisasi tersebut bertujuan agar seluruh jajaran memahami arah kebijakan anggaran serta memastikan pengelolaan keuangan yang efisien, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan.

Melalui momentum awal tahun 2026 ini, Polres Jember Polda Jatim berharap dapat semakin memperkuat budaya kerja yang berintegritas, meningkatkan kualitas kinerja, serta terus menghadirkan pelayanan kepolisian yang bersih, profesional, dan dipercaya masyarakat. (khan007)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SIARAN PERS POLRI Optimalisasi Layanan 110, Jaminan Kesiapsiagaan Polri di Tengah Masyarakat

Gambar
  Jakarta — Polri mengoptimalkan layanan hotline 110 sebagai saluran utama pengaduan dan pelaporan masyarakat selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Layanan ini dioptimalkan mulai 22 Desember 2025 sebagai bentuk kesiapsiagaan Polri dalam merespons cepat setiap situasi kedaruratan. Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa layanan 110 merupakan bagian penting dari Transformasi Polri dalam menghadirkan pelayanan publik yang mudah diakses dan responsif. “Kami mengoptimalkan layanan 110 sebagai saluran cepat masyarakat menyampaikan laporan dan kebutuhan darurat. Setiap laporan akan ditindaklanjuti secara responsif di lapangan. Ini adalah wujud kesiapsiagaan Polri dan komitmen menghadirkan pelayanan yang mudah diakses dan terpercaya,” jelas Wakapolri. Dengan dukungan 2.903 pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu di seluruh Indonesia, laporan masyarakat melalui 110 akan langsung terhubung dengan personel di lapangan. Langkah ini memastikan setiap info...
Baca selengkapnya

Ketua Komisi III DPR Tegaskan Perpol 10/2025 Konstitusional dan Sejalan dengan Putusan MK

Gambar
  JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 bersifat konstitusional dan tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Menurut Habiburokhman, Putusan MK tersebut tidak melarang secara menyeluruh penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi kepolisian. MK hanya membatalkan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. “Frasa ‘jabatan yang tidak memiliki sangkut paut dengan kepolisian’ sama sekali tidak dibatalkan MK. Dengan demikian, masih ada kemungkinan anggota Polri bertugas di kementerian atau lembaga sepanjang tugasnya ada sangkut pautnya dengan Polri,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Minggu (14/12/2025). Habiburokhman menjelaskan, dalam menilai sah atau tidaknya penugasan anggota Polri di kementerian dan lembaga, rujukan utamanya adalah Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Pasal tersebut ...
Baca selengkapnya

Jelang Nataru Satgas Pangan Polda Jatim Sidak Pasar

Gambar
SURABAYA - Satgas Pangan Polda Jawa Timur kembali melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di sejumlah pasar. Sidak ini bertujuan untuk memastikan kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok penting ( Bapokting) saat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).  Dirreskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Roy H.M Sihombing mengatakan, pihaknya akan terus memastikan untuk harga bahan pokok di pasaran tetap stabil dan tidak melebihi HET yang sudah ditentukan pemerintah.  "Komitmen kami dari Satgas Pangan Polda Jatim untuk turut menjaga stabilisasi harga bahan pokok,"ujar Kombes Sihombing di Pasar Wonokromo, Selasa (23/12). Hasil sidak, lanjut Dirreskrimsus Polda Jatim terpantau harga Bapokting di Surabaya relatif stabil, bahkan cenderung turun untuk beberapa komoditas.  Sementara itu Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman yang juga hadir dalam sidak tersebut mengapresiasi Dirreskrimsus Polda Jawa Timur atas kerjasamanya dalam memantau harga sembako.  “Kami me...
Baca selengkapnya